Selesaikan Masalah Buruh, Kapolres Banggai Minta Keputusan Rapat Dilaksanakan

polresbanggai.com – Kapolres Banggai AKBP Budi Priyanto SIK, M.Si meminta agar hasil keputusan rapat bersama sengketa yang terjadi antara TKBM Lalong Luwuk dan TKBM Permata Tangkian agar ditaati dan dilaksanakan sesuai point-point pertemuan.

Hal itu disampaikan AKBP Budi Priyanto saat memberikan sambutan dihadapan anggota TKBM Lalong Luwuk dan TKBM Permata Tangkian di Pelabuhan Tangkian, Kecamatan Kintom, Kamis (23/1).

“Memang (putusan) ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kita berusaha mencari solusi. Dan solusi yang terbaik adalah yang di tengah, yang tidak memihak ke kiri dan ke kanan, ini yang sudah diambil, tinggal kita laksanakan, kita taat saja dengan putusan itu,” sebut AKBP Budi Priyanto.

Orang pertama di Polres Banggai ini berharap, permasalahan yang terjadi tidak berkepanjangan. Sehingga semua pihak bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

“Damai itu indah. Olehnya itu, kita harus menerima dengan hati yang besar, lapang dan ikhlas. Sehingga kita bisa bekerja bersama-sama, dapat rezeki buat semuanya,” tandas mantan Kapolres Buol ini.

Selaku Kapolres, AKBP Budi menegaskan, bahwa tidak memiliki kepentingan apapun. Kepentingannya hanya satu, yaitu situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Banggai bisa berjalan aman dan kondusif.

“Supaya bapak, ibu, saudara semuanya yang bekerja disini bisa lancar, tidak ada hambatan dan gangguan,” pungkas AKBP Budi Priyanto.

Adapun kesepakatan bersama yang ditanda tangani seluruh pihak terkait diantaranya :

1. Rekomendasi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luwuk No. AL.026/1/08/UPP LWK, 2020, tanggal 2 Januari 2020 menjadi rujukan utama Koperasi TKBM.

2. Apabila Koperasi TKBM Permata akan melakukan gugatan hukum diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari,  sejak tanggal hari ini.

3. Terhadap upaya hukum ini, maka pelaksana bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang bersifat Status Quo, sesuai SIP kerja yang berlaku selama ini.

4. Jika Koperasi TKBM Permata tidak melakukan gugatan maka wajib untuk bergabung dengan TKBM UUPJ Lalong (Sesuai point 3 rekomendasi).

5. Apapun hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) wajib ditaati semua pihak.*(Humas Polres Banggai)

You may like

In the news
Load More
%d bloggers like this: